Honor Guru NonPNS Naik Rp 50 Ribu Hingga Rp 100 Ribu

Persda Network/ade
JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah akan mengalokasikan tambahan anggaran pendidikan 2009 untuk penuntasan percepatan wajib belajar sembilan tahun untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah.
Sebagai pemenuhan amanat konsitusi, anggaran pendidikan nasional mulai tahun depan dari Rp 154 triliun naik jadi Rp 224 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/9).
"Anggaran pendidikan lebih dari lima puluh persen akan terserap untuk anggaran wajib belajar ini," kata Bambang Sudibyo.
Menggelembungnya anggaran pendidikan ini juga sekaligus membawa berkah bagi kaum guru.
Rata-rata kesejahteraan guru dan dosen akan meningkat 14-15 persen. "Dengan itu guru PNS yang terendah pangkatnya, peningkatan kesejahteraan minimal dua juta rupiah," imbuh Bambang yang akan membuat skema teknisnya masih akan dibahas.
Guru-guru nonPNS juga akan mendapat kenaikan gaji sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Alokasi anggaran pendidikan disalurkan melalui Depdiknas, Depag, dana alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Guru-guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapat tunjangan subsidi fungsional, untuk yang belum sarjana dinaikkan Rp 50 ribu per bulan. Sedangkan yang sarjana Rp 100 ribu per bulan," lanjut Bambang.
Lebih lanjut Bambang menambahkan, tambahan anggaran pendidikan bakal diberikan kepada peneliti dan perekayasa yang berada di luar Depdiknas.
"Kita akan sediakan anggarannya jadi setiap peneliti non PNS bisa melakukan penelitian dan dari situ kesejahteraannya bisa meningkat," jelas Bambang seraya memastikan persyaratan peneliti nonPNS akan dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
"Ini karena anggarannya diambil dari Dirjen Pendidikan Tinggi," pungkasnya. Menyangkut permintaan anggaran pendidikan kedinasan yang diminta Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Depdiknas, Bambang menegaskan, pihaknya telah menyetujui permintaan BIN.
"BIN telah melalui permintaan resmi kepada saya, dan saya setujui itu didirikan sebuah PTN, namanya sekolah tinggi inelijen negara dibawah Depdiknas, BIN ikut mensupervisi, dan mengawasi penyelenggaraan itu," jelasnya.
Bambang menambahkan, pemerintah akan menerbitkan sebuah peraturan pemerintah untuk pendidikan kedinasan sekaligus Perpres sebagai implementasinya.
"Ketentuan ini tentang bagaimana peralihan dibawah departemen, dan menjadi tunduk pada UU Sisdiknas," ungkapnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, pihaknya menerima tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diberikan kepada guru madrasah, dan rehabilitasi bangunan sekolah.
"Semua guru akan mendapat tambahan tapi memang belum rinci. Nanti akan dibicarakan," ujarnya.(Persda Network/ade)

HAPPY RAMADHAN 1429 H

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1429 H. Have a great and calm fasting............!!!