Pendidikan profesi guru bagi sarjana pendidikan dan nonpendidikan mulai dibuka September 2009. Pendaftaran calon guru yang hendak ikut pendidikan profesi ini dibatasi 40.000-50.000 orang yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten.
"Pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan Menteri Pendidikan Nasional soal penetapan perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Untuk mengantisipasi kebutuhan guru baru karena banyak guru yang akan pensiun, pendidikan profesi guru siap dilaksanakan September nanti. Tetapi jumlah calon guru yang ikut dibatasi dan diseleksi, sesuai kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam acara peresmian Putera Sampoerna School of Education di Jakarta, Selasa (3/3).
Fasli menjelaskan pendidikan profesi guru ini untuk menghasilkan guru-guru profesional dan berkualitas yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Pendidikan profesi guru TK/SD dilaksanakan selama enam bulan, sedangkan untuk pendidikan profesi guru untuk mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK selama satu tahun.
Adanya guru profesional ini diharapkan bisa membawa perubahan dalam pembelajaran di kelas. sebagai konsekuensinya, pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok PNS setiap bulan bagi guru negeri dan swasta.
Fasli menyebutkan pada tahun 2008 pemerintah mengaloaksikan tunjangan profesi bagi guru yang sudah memeliki sertifikat pendidik senilai Rp 2,9 triliun. Pada 2014, jumlahnya meningkat hingga Rp 76 triliun. S Gopinathan, Konsultan Senior Putera Sampoerna School of Education, mengatakan guru yang berkualitas bisa mendorong siswa untuk bisa berprestasi baik. Pemerintah perlu bertanggung jawab untuk investasi pendidikan guru yang berkesinambungan demi terciptanya mutu pendidikan nasional yang
diinginkan.
Selasa, 3 Maret 2009 | 19:25 WIB sumber: Kompas, Ester Lince Napitupulu
Selasa, 21 Juli 2009
Selasa, 09 Juni 2009
QUOTES OF THE DAY
MOTHER TERESA;
-Do not wait for leaders; do it alone, person to person.
-God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
-I do not pray for success, I ask for faithfulness.
-If you judge people, you have no time to love them.
-Intense love does not measure, it just gives.
-One of the greatest diseases is to be nobody to anybody.
BEJAMIN FRANKLIN;
-"Well done is better than well said."
-Do not wait for leaders; do it alone, person to person.
-God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
-I do not pray for success, I ask for faithfulness.
-If you judge people, you have no time to love them.
-Intense love does not measure, it just gives.
-One of the greatest diseases is to be nobody to anybody.
BEJAMIN FRANKLIN;
-"Well done is better than well said."
Selasa, 26 Mei 2009
PELATIHAN PERPUSTKAAN TINGKAT PROVINSI SE- KAB/KOTA DI JAWA BARAT
Alhamdulilah, akhirnya pelatihan selama 5 hari yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selesai juga. Adapun peserta dari kota cimahi diwakili oleh SDN Padasuka Mandiri 2 (Yusup Nurhadi)dan SDN Cipageran Mandiri (Heni Rika).Banyak manfaat yang bisa diambil dari pelatihan ini. Salah satunya adalah membukakan mata kami sebagai pendidik, bahwa buku (red. membaca) itu SANGAT PENTING.
Selama ini banyak pihak, termasuk penulis sendiri yang kurang menyadari bahwa perpuistakaan sekolah adalah merupakan jantungnya pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa jantung merupakan organ vital dalam struktur tubuh manusia ia merupakan elemen penting dalam sistem peredaran darah (http://id.wikipedia.org/wiki/Jantung)
Demikian pula dengan sekolah yang merupakan salah satu elemen dalam pendidikan, maka perpustakaan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dari kita semua termasuk para stakeholder pendidikan.Perhatian pemerintah juga terhadap perpustakaan sudah mulai ada yaitu dengan diterbitkannya PP NO.43 TAHUN 2007 tentang perpustakaan.
SDN PADASUKA MANDIRI 2 CIMAHI JUGA..BISA!!
Ternyata sudah kami buktikan,
bahwa kreatifitas sekolah bisa muncul ke permukaan karena ditunjang oleh Sumber Daya Manusia dan tentu saja biaya...
Terimakasih kepada pemerintah dengan bantuan BOS 2009, sehingga siswa-siswa kami bisa berprestasi..
Terima kasih kepada Bapak Pujiyono denan dedikasi yang tinggi dan kemampuan seorang Guru teryata bisa menjadikan anak-anak didiknya berpertasi secara terus menerus di tahun 2009 ini..dan tentu saja menjadi idola bagi anak-anak didiknya...
Ayo, raih terus prestasi selanjutnya..SDN PADASUKA MANDIRI 2 CIMAHI juga bisa!!
by Memi Asmaya, S.Pd
Senin, 20 April 2009
SELAMAT HARI KARTINI
Perjalanan sejarah perempuan Indonesia sudah panjang kawan...Beberapa keinginan yang dulu terbelenggu dalam pikiran dan harapan R.A Kartini telah banyak dibuktikan oleh perempuan-perempuan Indonesia sekarang. Emansipasi sudah dapat dirasakan oleh: Ada yang menjadi Pilot wanita, Nahkoda wanita, Astronot wanita, Polisi, TNI, Menteri, Guru, Usahawan, supir kontainer, dan banyak lagi...
Ternyata bisa diakui bahwa kinerja seorang wanita lebih teliti, lebih baik, lebih luwes daripada laki-laki. Selain itu wanita Indonesia yang berkarir tidak meninggalkan tugas rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Kami ambil ungkapan Pak Mario Teguh yang menyarankan Three Times A Lady Wanita jangan pernah lupa dengan pelayanan terhadap keluarganya untuk hadir sebagai ibu, kekasih, dan teman hidup suami serta anaknya.
Walaupun demikian tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Seperti penyimpangan-penyimpangan perilaku wanita yang tidak diinginkan oleh KARTINI. Tak perlu diperdebatkan, mari kita sama-sama perbaiki satu per satu untuk mencari solusi menuju kesempurnaan.
SELAMAT HARI KARTINI 21 APRIL 2009. SEMOGA WANITA INDONESIA LEBIH JELAS DALAM PERJUANGANNYA UNTUK BANGSA INI.
Ternyata bisa diakui bahwa kinerja seorang wanita lebih teliti, lebih baik, lebih luwes daripada laki-laki. Selain itu wanita Indonesia yang berkarir tidak meninggalkan tugas rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Kami ambil ungkapan Pak Mario Teguh yang menyarankan Three Times A Lady Wanita jangan pernah lupa dengan pelayanan terhadap keluarganya untuk hadir sebagai ibu, kekasih, dan teman hidup suami serta anaknya.
Walaupun demikian tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Seperti penyimpangan-penyimpangan perilaku wanita yang tidak diinginkan oleh KARTINI. Tak perlu diperdebatkan, mari kita sama-sama perbaiki satu per satu untuk mencari solusi menuju kesempurnaan.
SELAMAT HARI KARTINI 21 APRIL 2009. SEMOGA WANITA INDONESIA LEBIH JELAS DALAM PERJUANGANNYA UNTUK BANGSA INI.
Minggu, 22 Maret 2009
MENITI KEBERHASILAN
1. Implementasikan kegiatan belajar di sekolah. Memberikan peluang bagi anak yang memiliki keunggulan hasil belajar;
2. Sekolah memberi kesempatan kepada siswa berprestasi intuk bersaing dengan sekolah lain melalui uji kemampuan;
3. Dengan kesempatan seperti ini pengalaman dan wawasan mereka lebih terbuka, juga anak-anak yang lain dapat termotivasi.
Alhamdulilah SDN Padasuka Mandiri 2, untuk kesekian kalinya mendapatkan prestasi yang membanggakan. Tepat di hari minggu tanggal 22 Maret 2009. Regu pramuka "White Eagle" keluar sebagai REGU PBB TERBAIK dan JUARA III dalam kegitan HIKING RALLY KE XI '09 TINGKAT PENGGALANG PUTRA di SMP TUT WURI HANDAYANI. Dan JUARA I 40 METER PUTERI KID'S ATHLETIC 2 Se-Kota Cimahi. Anak-anak ku teruslah mengukir prestasi. Karena kalian adalah generasi prestasi... (by Memi Asmaya, S.Pd)
Rabu, 21 Januari 2009
PGRI Usul Gaji Guru Honorer Rp 2 Juta
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah pusat memperhatikan nasib guru honorer. Pasalnya, nasib guru Wiyata Bakti ini menurut pantaun PGRI masih berpenghasilan sebesar Rp 100 ribu per bulan.
"PGRI mengusulkan ada Upah Minimal Pendidikan, kalau sekarang honornya Rp 100 ribu, kedepan PGRI berharap jangan sampai," kata Ketua Umum PGRI, Sulistyo usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Sulistyo, untuk membenahi nasib para guru honorer tersebut, PGRI mengusulkan upah mereka di atas upah minimum regional. Hal ini dikarenakan para guru honorer memiliki pendidikan sarjana.
"Menurut hemat saya karena pendidikan itu adalah tugas khsusus seorang guru minimal Rp 2 juta. Itu juga kerjanya enam hari seminggu dan bukan untuk kerja sehari," jelasnya.
Atas masalah tersebut, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengaku, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi.
"Saya sudah bilang pada Menneg PAN untuk menyelesaikan masalah gaji guru honorer itu dengan catatan tidak mengangkat tenaga honorer yang di bawah S1, syukur-syukur diangkat sudah bersertifikat sehingga pada waktu CPNS gampang," urai Mendiknas.
Mendiknas menambahkan, pemberian honor rencananya akan diberi secara fleksibel mengingat kenyataan kebutuhan guru honorer juga sama besar dengan guru-guru yang lain.
"Kenyataanya memang ada kebutuhan besar untuk guru honorer. Segera kami garap dengan kementerian PAN, tandasnya.
Kehadiran PGRI bukan hanya mempermasalahkan gaji guru honorer. Mereka juga mempertanyakan implementasi anggaran pendidikan di tingkat daerah yang ternyata hanya mencapai 10 persen lantaran telah dikurangi gaji guru.
"Ini persoalan serius dan kami sudah minta Presiden menyelesaikannya," ucap Sulistyo.
Menyangkut masalah ini, Mendiknas mengatakan, perhitungan anggaran pendidikan 20 persen di daerah memang tidak ada kejelasan. Di satu sisi ada yang menghitung apa yang dihitung pemerintah pusat. Sedang sisi lain, ada yang menghitung murni dari APBD belaka.
"Semestinya kalau sudah masuk di pusat tidak dihitung lagi di daerah. Misalnya DAU (dana alokasi umum) yang dipakai untuk menggaji guru yang totalnya Rp 105 triliun, itu total general dari pemerintah pusat, dan tidak sepeser pun dari pemda. Semstinya tidak dihitung lagi di daerah tapi banyak daerah yang masih menghitung," jelasnya.
Lebih lanjut Mendiknas mengemukakan, hal serupa juga terjadi pada pangalokasian anggaran DAK (dana alokasi khusus). DAK pendidikan itu 90 persen. Sedangkan daerah hanya mengalokasikan sebesar 10 persen saja.
"Terkait dengan itu saya sudah menyurati Menkeu Sri Mulyani untuk menerbitkan PMK bagaimana daerah itu memenuhi itu secara benar. Dan memang diperlukan PMK supaya tidak keliru menghitungnya," tandasnya.
Penggunaan PMK diperlukan lantaran, Depdiknas tidak berkenan mengeluarkan peraturan untuk mengatur alokasi dana di tingkat pemerintah daerah. "Jadi mesti pakai PMK sebagai pedoman menghitung anggaran pendidikan 20 persen dari APBD," sergahnya.(*)
Laporan: PersdaNetwork/ Ade Mayasanto
"PGRI mengusulkan ada Upah Minimal Pendidikan, kalau sekarang honornya Rp 100 ribu, kedepan PGRI berharap jangan sampai," kata Ketua Umum PGRI, Sulistyo usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Sulistyo, untuk membenahi nasib para guru honorer tersebut, PGRI mengusulkan upah mereka di atas upah minimum regional. Hal ini dikarenakan para guru honorer memiliki pendidikan sarjana.
"Menurut hemat saya karena pendidikan itu adalah tugas khsusus seorang guru minimal Rp 2 juta. Itu juga kerjanya enam hari seminggu dan bukan untuk kerja sehari," jelasnya.
Atas masalah tersebut, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengaku, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi.
"Saya sudah bilang pada Menneg PAN untuk menyelesaikan masalah gaji guru honorer itu dengan catatan tidak mengangkat tenaga honorer yang di bawah S1, syukur-syukur diangkat sudah bersertifikat sehingga pada waktu CPNS gampang," urai Mendiknas.
Mendiknas menambahkan, pemberian honor rencananya akan diberi secara fleksibel mengingat kenyataan kebutuhan guru honorer juga sama besar dengan guru-guru yang lain.
"Kenyataanya memang ada kebutuhan besar untuk guru honorer. Segera kami garap dengan kementerian PAN, tandasnya.
Kehadiran PGRI bukan hanya mempermasalahkan gaji guru honorer. Mereka juga mempertanyakan implementasi anggaran pendidikan di tingkat daerah yang ternyata hanya mencapai 10 persen lantaran telah dikurangi gaji guru.
"Ini persoalan serius dan kami sudah minta Presiden menyelesaikannya," ucap Sulistyo.
Menyangkut masalah ini, Mendiknas mengatakan, perhitungan anggaran pendidikan 20 persen di daerah memang tidak ada kejelasan. Di satu sisi ada yang menghitung apa yang dihitung pemerintah pusat. Sedang sisi lain, ada yang menghitung murni dari APBD belaka.
"Semestinya kalau sudah masuk di pusat tidak dihitung lagi di daerah. Misalnya DAU (dana alokasi umum) yang dipakai untuk menggaji guru yang totalnya Rp 105 triliun, itu total general dari pemerintah pusat, dan tidak sepeser pun dari pemda. Semstinya tidak dihitung lagi di daerah tapi banyak daerah yang masih menghitung," jelasnya.
Lebih lanjut Mendiknas mengemukakan, hal serupa juga terjadi pada pangalokasian anggaran DAK (dana alokasi khusus). DAK pendidikan itu 90 persen. Sedangkan daerah hanya mengalokasikan sebesar 10 persen saja.
"Terkait dengan itu saya sudah menyurati Menkeu Sri Mulyani untuk menerbitkan PMK bagaimana daerah itu memenuhi itu secara benar. Dan memang diperlukan PMK supaya tidak keliru menghitungnya," tandasnya.
Penggunaan PMK diperlukan lantaran, Depdiknas tidak berkenan mengeluarkan peraturan untuk mengatur alokasi dana di tingkat pemerintah daerah. "Jadi mesti pakai PMK sebagai pedoman menghitung anggaran pendidikan 20 persen dari APBD," sergahnya.(*)
Laporan: PersdaNetwork/ Ade Mayasanto
